KOLAKA – Seluruh fraksi di DPRD Kolaka menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law. Hal itu dilakukan menyusul adanya aksi damai yang dilakukan oleh ratusan tenaga kesehatan (nakes) di DPRD Kolaka, Senin (8/5/2023).
“Seluruh fraksi di DPRD Kolaka menolak RUU Kesehatan,” tegas Ketua DPRD Kolaka, Syaifullah Halik.
Disebutkan, seluruh fraksi di DPRD Kolaka yang terdiri dari fraksi Gerindra, PDIP, PAN, Golkar, Demokrat, NasDem dan Hanura menegaskan penolakan terhadap RUU Kesehatan. Pasalnya, dalam RUU Kesehatan dianggap merugikan nakes sehingga perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam dengan melibatkan stakeholder kesehatan.
“Masih ada beberapa poin penting yang perlu pembahasan lebih lanjut terkait penetapan RUU Kesehatan. Karena itu kami di DPRD Kolaka menolak pengesahan RUU Kesehatan ini,” kata politikus Gerindra itu.
Tenaga kesehatan, lanjut dia, merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan. Karena itu ia meminta agar tak ada diskriminatif terhadap para nakes.
Ia juga memastikan bahwa aspirasi dari para nakes akan disampaikan kepada pemerintah pusat dan DPR RI, sehingga ia berharap para nakes tak perlu lagi turun ke jalan untuk melakukan aksi karena akan berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat.
“Kami berharap tak ada aksi mogok massal dari nakes. Yang terpenting adalah pesan yang disuarakan nakes itu sampai ke Pusat,” ujarnya.
Koordinator Lapangan Aksi Damai Nakes Kolaka, dr Muhammad Aris mengatakan, ratusan nakes yang tergabung dalam berbagai organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) turun ke jalan untuk menyampaikan penolakan terhadap RUU Kesehatan. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pelayanan ke masyarakat tetap berjalan.
Kata dia, pihaknya dengan tegas menolak RUU Kesehatan karena akan menghilangkan peran dari organisasi profesi kesehatan. Padahal, sambung dia, peran dari organisasi profesi itu sangat penting untuk melindungi masyarakat.
“Menteri Kesehatan ini bukan insan kesehatan, sehingga kami menilai rasa kepeduliannya ke nakes itu tidak ada. Makanya kami minta agar Menkes ini mundur saja dari jabatannya. Perjuangan nakes saat pandemi Covid-19 sangat besar, bahkan banyak teman kami dari nakes yang akhirnya gugur dalam tugas. Jadi tolong hargai itu,” pintanya.
Untuk diketahui, Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law saat ini sedang tahap pembahasan antara DPR RI dengan pemerintah. RUU Kesehatan itu kemudian menjadi sorotan karena dianggap merugikan nakes, sehingga memunculkan aksi demonstrasi dari nakes di Indonesia. (as)
