KOLAKA – Tahapan pemilihan kepala desa (Pilkades) secara serentak saat ini mulai memasuki tahapan verifikasi berkas bagi bakal calon kepala desa sebelum ditetapkan sebagai calon pada pertengahan bulan februari mendatang.
Agar para bakal calon tidak ada yang dirugikan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kolaka meminta kepada panitia penyelenggara agar dalam proses penjaringan dapat bekerja secara profesional dan tidak merugikan para bakal calon.
“Jadi jangan lagi ada calon yang sengaja dijatuhkan pada saat verifikasi berkas, beri kesempatan untuk warga desa agar mendapatkan kesempatan yang sama. Jangan dilihat bahwa ketika ada calon yang kuat kemudian calon tersebut dijatuhkan berkasnya yang notabene karena beda pilihan,” urai anggota DPRD Kolaka, Firlan Muharram Alimsyah, Kamis (3/2/2022).
Kata dia, biarkan masyarakat memilih calon kepala desanya sesuai dengan pilihannya tanpa ada intervensi.
“Jangan di legitimasi dua atau tiga saja yang bisa bertarung. Kalau perlu jika ada lima calon maka semua wajib diloloskan karena mekanismenya maksimal lima calon terkecuali lebih dari lima calon maka harus ada yang digugurkan melalui tahapan tes sesuai dengan aturan yang ada. Biarkan para calon bertarung dan panitia obyektif agar tidak terkesan ada yang monopoli terkait pesta demokrasi ini,” katanya.
Menurut dia, terkadang jika ada calon yang tidak memiliki hubungan emosional yang bagus dengan panitia, maka disitulah akan memunculkan adanya tindakan yang akan merugikan calon kepala desa. Namun ia berharap kejadian itu tidak akan terjadi.
“Jadi selagi calon tersebut sudah memenuhi persyaratan maka wajib untuk diloloskan jangan lagi dicarikan celah untuk dijatuhkan. Ini yang tidak boleh terjadi. Berikan kesempatan yang sama untuk bertarung di Pilkades sehingga tidak ada kekhawatiran para bakal calon yang akan ikut bertarung itu tidak akan diloloskan,” katanya.
Dirinya juga siap memfasilitasi jika terjadi hal-hal yang terjadi ketika proses pilkades tidak sesuai dengan mekanisme yang ada.
“Kami siap juga membantu dan jika terjadi kecurangan. DPRD siap turun tangan untuk melakukan pengawasan terkait Pilkades mendatang,” tandasnya. (AS)
