KOLAKA – Sejumlah warga yang tergabung dalam Pengawal Cinta Birokrasi (PCB) serta paguyuban pekerja PT Surya Lintas Gemilang (SLG) dan PT Butta Toa Kreasindo (BTK) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Pomalaa, Selasa (27/6/2023).
Dalam aksinya, massa meminta kepada Kementerian Perhubungan RI untuk mencopot Kepala KUPP Pomalaa karena telah merugikan perusahaan tambang tempat mereka bekerja. Pasalnya, Ujang Sunardi selaku Kepala KUPP Pomalaa telah menolak surat persetujuan berlayar perusahaan tambang PT SLG dan BTK dengan alasan yang dinilai tidak jelas dan diluar ketentuan yang berlaku.
Disebutkan, dalam Pasal 13 ayat (2) Permenhub Nomor 28 Tahun 2022 yaitu bahwa penolakan terhadap surat persetujuan berlayar dapat dilakukan apabila pihak perusahaan tidak memenuhi sejumlah persyaratan baik itu kelengkapan administrasi, adanya perintah tertulis dari pengadilan dan kondisi cuaca yang dapat membahayakan kapal dengan mempertimbangkan ukuran jenis kapal.
“Perusahaan kami sudah penuhi itu semua tapi tidak juga diberikan surat persetujuan berlayar. Dampaknya tentu perusahaan kami merugi,” kata koordinator lapangan, Darman.
Karena itu, massa mendesak kepada Kepala KUPP Pomalaa untuk segera menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kepada PT SLG. Massa juga meminta Kementerian Perhubungan RI untuk mencopot Ujang Sunardi dari jabatannya sebagai Kepala KUPP Pomalaa.
“Kami meminta kepada Menteri Perhubungan untuk segera mencopot kepala KUPP Pomalaa karena telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku,” tandasnya.
Sementara itu, pelaksana harian KUPP Kelas III Pomalaa, Rahmat enggan berkomentar banyak. Namun ia memastikan bahwa aspirasi tersebut telah disampaikan kepada atasannya.
“Terkait demo hari ini, saya telah sampaikan kepada kepala KUPP Pomalaa. Kebetulan kepala kantor kami sedang berada di luar kota sehingga beliau menyarankan untuk menerima aspirasi warga, sembari menunggu pimpinan kembali setelah melakukan perjalanan dinas,” ujar Rahmat dihadapan massa aksi. (*)
