KOLAKA – Aksi demontrasi yang dilakukan sekelompok masyarakat yang mengatas namakan dirinya Masyarakat Lingkar Tambang (MATA) di wilayah IUP PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) beberapa waktu lalu, menuai kritikan dari Indonesia Government Watch (IGW). Dia berharap Pemerintah Daerah (Pemda) dan aparat penegak hukum memberikan jaminan kenyamanan, kemudahan dan keamanan pada perusahaan dalam berinvestasi.
“Pemerintah daerah dan aparat keamanan wajib memberikan jaminan kenyamanan, kemudahan dan keamanan investasi,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Government Watch, Risal Hidayatullah, Senin (15/6/2025).
Risal mengungkapkan bahwa aksi demontrasi sah-sah saja jika itu murni untuk kepentingan masyarakat. Namun aksi yang dilakukam MATA saat kunjungan strategis investor asal Jepang ke kawasan industri nikel PT CNI di Kecamatan Wolo, Kolaka, perlu dipertanyakan dan terkesan bukan sekadar penyampaian aspirasi masyarakat, tapi bisa dikategorikan aksi premanisme berkedok ormas.
Meski perusahaan telah menerima aspirasi mereka dengan terbuka, namun Risal meminta pihak berwenang melakukan proses hukum yang adil dan terbuka terhadap siapapun yang terlibat dan diduga kuat melakukan tindakan premanisme berkedok ormas, dan menganggu aktivitas investasi dalam negeri, terkhusus di wilayah Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Kami mendesak pemerintah daerah dan aparat hukum agar memberi perhatian serius, dan segera melakukan tindakan pemulihan terhadap situasi yang dapat mengancam stabilitas daerah di tengah semangat investasi yang terus tumbuh,” tegasnya.
Risal menegaskan, aksi yang dilakukan MATA mengganggu agenda strategis negara, karena kunjungan mitra investasi, tidak dapat dipandang ringan. “Mereka tamu negara, dan membawa jawaban atas harapan pemerintah, masyarakat, dan perusahaan. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum wajib memastikan posisi dan peran aktif seluruh pihak yang terlibat dalam rantai aksi ini,” desaknya.
Di tengah upaya pemerintah pusat untuk menarik investasi asing dalam industri hilirisasi pertambangan nikel, insiden ini menjadi pengingat bahwa iklim sosial kemasyarakatan di sekitar tambang tak kalah pentingnya dari stabilitas regulasi dan ekonomi. Kejadian seperti ini bila dibiarkan akan menjadi antitesa dari perintah Presiden Prabowo yang menginginkan iklim investasi terus bertumbuh kearah yang lebih baik.
“Kita berharap posisi dan peran organisasi masyarakat tidak hanya menyulut api, tapi juga menyiram dengan cahaya, agar menjadi benar dan menjadi besar. Karena salah satu kewajiban moral kita adalah memberi dukungan kepada investasi, guna menjawab harapan besar masyarakat untuk lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Aktifis yang dikenal di sektor lingkungan dan pertambangan nasional ini menegaskan, perusahaan yang mengelolah wilayah izin usaha pertambangan, dan masuk PSN serta telah membangun smelter RKEF bukan karena kebetulan, tetapi karena ketetapan dan kesiapan. Karena itu hendaknya menjadi pelaku perubahan yang menghadirkan cahaya, di pusat kekuatan energi dunia. (red)
