KOLAKA – Camat Wolo, Ilham mengklaim bahwa saat ini tidak ada satupun Kepala Keluarga (KK) yang menyandang status miskin ektrim di wilayahnya.
“Tidak relevan kalau ada KK di Kecamatan Wolo yang berstatus miskin ektrim. Kalau rawan miskin iya masih ada,” kata Ilham, Kamis (21/12/2023).
Berdasarkan data sasaran KK miskin ektrim hasil musyawarah desa dan musyawarah kelurahan tahun 2022, dimana Kecamatan Wolo tercatat 669 KK miskin ektrim dan berhasil dikeluarkan 669 KK. Menurut Ilham, data sebelumnya 80 persen datanya tidak akurat, sehingga menempatkan Wolo sebagai kecamatan ketiga tertinggi KK miskin ektrim yakni 669.
“Kalau melihat standar pengeluaran KK rawan ektrim yakni Rp 10.739/hari atau Rp 322.170/bulan, maka tak satupun KK di Kecamatan Wolo yang dikategorikan miskin ektrim,” tegasnya.
Ilham menyayangkan pendataan yang dilakukan untuk menentukan KK miskin ektrim dengan tidak berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat, sehingga data yang dihasilkan tidak akurat. Sebagai contoh ada warga di Ulu Wolo yang dimasukkan sebagai KK miskin ektrim, padahal penghasilannya di perusahaan tambang PT Ceria Nugraha Indotama sebesar Rp 7 juta/bulan.
“Lucunya lagi, ada Kades masuk keluarga miskin ektrim, demikianpun di Desa Lana terdapat 5 KK yang masuk miskin ektrim, padahal mereka punya mobil,” ungkapnya.
Ilham menegaskan, jika suatu daerah masih memiliki KK miskin ektrim, itu berarti Bantuan Sosial (Bansos) tidak tepat sasaran. Sementara tujuan Bansos diberikan pemerintah untuk menekan tingkat kemiskinan.
Meskipun disadari, sambung dia, pada saat pendataan dan terjadi tatap muka antara petugas dan warga, sejumlah warga tidak mau mengaku berapa besar pendapatannya, sebab masih berharap mendapat bantuan dengan status miskin yang dibuat-buat. Ini dinilai Ilham sebagai miskin perasaan.
“Jadi di Kabupaten Kolaka mengutip pernyataan mantan Bupati Kolaka, Ahmad Safei, hanya orang malas yang miskin di Kolaka,” kata Ilham. (as)
