JAKARTA – PT Vale Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjalankan praktik pertambangan yang baik dan berkelanjutan. Upaya itu ditunjukkan dalam pengembangan Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa di Kolaka, Sulawesi Tenggara, yang di dalamnya akan membangun smelter untuk pengolahan nikel. Hingga akhir 2025, kegiatan PT Vale Indonesia masih berfokus kepada tahapan konstruksi, dan akan memulai kegiatan penambangan pada tahun 2026.
“Kami senantiasa berkomitmen terhadap penerapan pengelolaan pertambangan yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk perlindungan kelestarian lingkungan, kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan masyarakat. Kami bisa menjalankan komitmen ini pun tidak lepas dari dukungan pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” kata Budiawansyah selaku Direktur dan Chief of Sustainability and Corporate Affairs Officer PT Vale dalam keterangannya, Senin (26/1/2026).
Budiawansyah menegaskan hal tersebut saat berbicara pada acara peluncuran laporan riset dan diskusi publik bertajuk ‘Riset Pembangunan Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP) dan Pabrik Peleburan HPAL Kolaka Nikel Indonesia (KNI) yang dilakukan oleh Yayasan Satya Bumi di Jakarta, Kamis (22/01/2026). Dalam diskusi tersebut, juru kampanye Satya Bumi Alexandra Aulianta bersama Kisran Makati dari Puspaham tampil sebagai dua pembicara. Sementara Budiawansyah hadir sebagai penanggap.
Dalam kesempatan tersebut, Budiawansyah memberikan penjelasan terkait temuan yang dilakukan Satya Bumi, di antaranya kajian hidrologi. Sebelum kegiatan penambangan dilakukan, kata dia, PT Vale senantiasa menyusun kajian hidrologi untuk mengelola air limpasan tambang sehingga kualitasnya dapat memenuhi parameter baku mutu lingkungan yang disyaratkan sebelum dialirkan ke badan air.
Kajian hidrologi itu mencakup pemetaan daerah tangkapan air; pemetaan arah aliran air limpasan, data rekaman curah dan intensitas hujan. Selanjutnya, dilakukan perhitungan potensi debit air limpasan, erosi dan sedimentasi; kebutuhan saluran drainase atau penyaliran air limpasan hingga desain fasilitas pengelolaan atau penangkap sedimen, baik struktur dan kapasitas sesuai dengan rencana pembukaan lahan.
“Untuk memastikan fungsi fasilitas pengelolaan sedimen tersebut, dilakukan kegiatan pemantauan secara rutin terhadap parameter kualitas air limpasan sebelum dialirkan ke badan air pada titik-titik pemantauan yang ditentukan. Ini menjadi wujud nyata kami dalam mengelola lingkungan,” kata Budiawansyah.
Terkait dengan pembukaan lahan untuk kegiatan penambangan dan penunjang PT Vale di Pomalaa, Budiawansyah menjelaskan, total areal IUPK yang telah dibuka adalah seluas 880,3 Ha atau 4,3% dari total luasan IUPK. Khusus pada area hutan lindung luas areal yang telah dibuka adalah seluas 82,4 Ha, atau 0,4% dari total luasan IUPK. Dari jumlah lahan yang dibuka tersebut, seluas 83,7 Ha (0,4%) berupa areal untuk kegiatan persiapan penambangan dan 796.54 Ha berupa areal untuk sarana penunjang yang bersifat permanen, seperti jalan tambang, perkantoran, fasilitas pengendali sedimen, hingga ore stockpile.
“Khusus untuk kurun waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2025, total bukaan lahan baru menurut catatan kami adalah seluas 487,9 Ha, bukan 854,29 Ha sebagaimana yang disampaikan dalam surat Satya Bumi dan Puspaham,” katanya.
Lebih jauh, Budiawansyah menegaskan PT Vale Indonesia memandang bahwa perlindungan terhadap lingkungan kesehatan dan keselamatan masyarakat adalah hal sangat serius dan utama. Menurutnya, keselamatan merupakan hal krusial bukan hanya untuk pekerja melainkan juga untuk keselamatan lingkungan tempat beroperasi. Pihaknya pun memahami keprihatinan yang disampaikan terkait kondisi kesehatan warga Desa Hakatutobu.
Terhadap desa-desa yang dimaksud dalam kajian, Budiawansyah menjelaskan, berdasarkan pemetaan dalam skala yang lebih luas, wilayahnya berdekatan dengan beberapa konsesi pertambangan lainnya yang telah beroperasi terlebih dahulu.
“Khusus untuk Desa Hakatutobu, berdasarkan penelusuran kami, bahwa wilayah desa tersebut terletak pada areal daerah aliran sungai (DAS) yang berbeda dengan keluaran air limpasan tambang PT Vale,” ujarnya.
Budiawansyah menyatakan praktik nyata dari penambangan yang baik itu sudah diimplementasikan pada blok Sorowako, Sulawesi Selatan. Ia juga menyebutkan apresiasi dari praktik penambangan di Sorowako itu telah membawa PT Vale Indonesia meraih berbagai penghargaan bergengsi untuk pengelolaan lingkungan dan sosial, termasuk PROPER Emas 2024 (tertinggi dari KLHK), Gold Award Asia ESG Positive Impact Awards 2025 untuk konservasi keanekaragaman hayati, serta Lestari Awards 2025 untuk inisiatif kehati.
“Tentunya kami sangat mengapresiasi kajian yang sudah dilakukan ini dan tentunya menjadi referensi kami juga. Kami sangat percaya transparansi ini adalah sebuah cara membangun kegiatan yang lebih baik. Sekali lagi, kami terbuka untuk menerima masukan-masukan yang konstruktif dari para pemangku kepentingan, termasuk dari masyarakat dan LSM terhadap upaya-upaya terhadap perlindungan,” katanya. (Red)
